Rapinews.com,Pekanbaru–Ketua Kaderisasi Pengurus Koordinator Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PKC PMII) Provinsi Riau, Hotib Sempurna, menyatakan keprihatinan serius atas munculnya laporan masyarakat mengenai dugaan praktik penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) di tubuh PT Patra Industri Mandiri yang diduga tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di wilayah Provinsi Riau.

Hotib Sempurna memandang bahwa apabila dugaan tersebut terbukti benar berdasarkan proses penyelidikan dan penyidikan, maka tindakan tersebut bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan berpotensi merupakan tindak pidana yang merugikan negara, menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat, mengganggu tata niaga migas nasional, serta mengancam keselamatan masyarakat.

Sektor minyak dan gas bumi merupakan sektor strategis yang diatur secara ketat melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Setiap kegiatan pengangkutan, penyimpanan, maupun niaga BBM wajib memenuhi seluruh ketentuan perizinan dan regulasi yang berlaku.

Hotib Sempurna menegaskan bahwa apabila terdapat aktivitas distribusi atau niaga BBM tanpa hak, tanpa izin yang sah, atau dilakukan di luar mekanisme yang ditentukan peraturan perundang-undangan, maka aparat penegak hukum wajib bertindak tanpa kompromi. Penegakan hukum harus dilakukan secara profesional, transparan, dan tidak boleh tebang pilih terhadap siapa pun.

Selain itu, apabila dalam proses penegakan hukum ditemukan adanya dugaan penyalahgunaan kewenangan, pembiaran, atau keterlibatan pihak lain, maka seluruh pihak yang bertanggung jawab harus diproses sesuai hukum yang berlaku. Negara tidak boleh kalah terhadap praktik-praktik yang berpotensi merusak tata kelola sektor energi nasional.

Hotib Sempurna juga mengingatkan bahwa prinsip *equality before the law* sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengharuskan setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Oleh karena itu, proses penegakan hukum harus dilaksanakan secara objektif tanpa intervensi dan tanpa perlakuan istimewa terhadap pihak mana pun.

*Sikap Hotib Sempurna, Ketua Kaderisasi PKC PMII Riau*

1. Mendesak Ditreskrimsus Polda Riau segera mengusut tuntas dugaan praktik penyaluran BBM ilegal yang diduga dilakukan PT Patra Industri Mandiri sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

2. Meminta agar penyelidikan dilakukan secara profesional, transparan, akuntabel, dan bebas dari segala bentuk intervensi.

3. Mendesak Kapolda Riau melalui Ditreskrimsus untuk mengusut seluruh pihak yang nantinya terbukti terlibat agar diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tanpa pandang bulu.

4. Mengajak seluruh masyarakat untuk terus mengawal proses penegakan hukum demi menjaga tata kelola sektor migas yang bersih, adil, dan berkeadilan.

Di akhir pernyataannya, Hotib Sempurna menegaskan bahwa supremasi hukum tidak boleh tunduk pada kepentingan ekonomi maupun kekuasaan. Setiap dugaan tindak pidana harus dibuktikan melalui proses hukum yang adil, namun apabila terbukti, penegakan hukum harus dilakukan secara tegas demi menjaga kewibawaan negara dan melindungi kepentingan masyarakat luas(Red).

Sumber  : PKC PMII Riau

Dalam sambutannya, Kasad menyampaikan bahwa seminar dan kajian strategis di lingkungan Seskoad dilaksanakan secara berkelanjutan sebagai bagian dari upaya membangun pola pikir adaptif dan visioner di kalangan perwira TNI AD. Menurutnya, TNI AD siap memberikan masukan serta gambaran kondisi di lapangan guna mendukung program pemerintah dalam menghadapi berbagai tantangan global yang terus berkembang. Kasad juga berharap seminar ini mampu melahirkan gagasan strategis yang memperkuat peran TNI AD dalam menjaga stabilitas nasional.

Pada seminar tersebut, _keynote speaker_ Jenderal TNI (Purn) Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan materi bertajuk “Transformasi Ekonomi Menghadapi Tantangan Global”. Dalam paparannya disampaikan pentingnya kesiapan bangsa menghadapi perubahan geopolitik, disrupsi teknologi, serta penguatan ekonomi nasional sebagai fondasi ketahanan negara. Seminar nasional ini juga menghadirkan Prof. Yohannes Surya, ph.d. dengan materi “Kedaulatan Teknologi AI untuk TNI AD” serta Assoc. Prof. Sri Fatmawati, Phd. yang membawakan materi “Biodiversitas sebagai Aset Strategis: Peran Sains dan Inovasi dalam Ketahanan Nasional”.

Kegiatan seminar diikuti secara tatap muka oleh para Asisten Kasad, Pang/Dan/Dir Kotama Balakpus, para rektor dari Unhan RI, Unpad, Unjani, Upi, dan ITB, serta para Pasis Sesko TNI, Seskoau, Seskoal, Sespimti Polri, dan Sespimen Polri. Selain itu, seminar juga diikuti secara daring melalui _Zoom_ oleh 584 peserta yang terdiri dari para Danbrig TP, Dandim, dan Danyonif TP dari berbagai wilayah Indonesia. Penseskoad(Red).

Pelaporan tersebut ditandai dengan Terbitnya Surat Tanda Penerimaan Laporan dengan nomor register: STTLP/B/2111/III/2026/SPKT/POLDA METRO JAYA, Tanggal 26 Maret 2026, Pukul 20.29 WIB oleh Pelapor atas nama Korban Faisal melalui Kuasa Hukumnya, RL Marpaung SH MH.

Kasus Pengeroyokan secara brutal itu disinyalir berlangsung dihadapan beberapa oknum Polisi dari Polda Metro Jaya. Korban Faisal yang merupakan Warga Kota Administratif Jakarta Selatan itu di Aniaya, di Keroyok dan di Habisi pada saat menghadiri seraya mengikuti Acara Mediasi sekaligus Konfrontir bersama Pengacaranya, R.L Marpaung SH MH di Lantai 2, Ruang RPK-PPA Polda Metro Jaya.

Ada sekitar 20 Orang Preman Bajingan yang berprilaku Biadab. Melakukan Aksi Pengeroyokan dan Penganiayaan di Kantor Polisi, di Hadapan Para Penyidik Polda Metro Jaya tersebut, Rabu Siang (26/3/2026).

Menurut Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gabungan Rakyat Prabowo Gibran (GARAPAN), Peristiwa Berdarah yang sangat Memalukan itu terjadi di dalam Kantor Polisi, disaksikan langsung oleh Para Penyidik Kepolisian, Istri Terlapor yang merupakan Anggota DPR RI beserta Ajudan yang merupakan Anggota TNI Aktif.

Menurut Laporan Polisi (LP) sesuai dengan nomor surat: LP/B/2111/III/2026/SPKT/POLDA METRO JAYA, pertanggal 26 Maret 2026, sekira pukul 20.29 WIB, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 262 KUHP dan atau Pasal 466 KUHP yang terjadi di Jalan Jenderal Sudirman Kavling 55, Kantor RPK PPA Lantai 2  Polda Metro Jaya, Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, secara Resmi Suami dari Anggota Fraksi Partai GOLKAR Aktif di DPR RI, Ranny Fahd A Rafiq menjadi Terlapor atas Peristiwa Pengeroyokan tersebut.

Ketua Umum DPP Gabungan Rakyat Prabowo Gibran itu kembali menegaskan, bahwa Peristiwa itu benar-benar sangat memalukan, Mencoreng nama baik dan martabat Institusi Kepolisian. Kantor Polda Metro Jaya yang seharusnya Aman dari hal-hal seperti itu, Justru dikotori dengan Hadirnya Puluhan Preman yang dibawa langsung oleh Terlapor atas nama Fahd El Fouz A Rafiq.

Menurut Ketua Umum Relawan Prabowo Gibran itu, bahwa mantan Narapidana Kasus Proyek Pengadaan Al-Qur’an tersebut wajib mempertanggung jawabkan perbuatannya. Fahd El Fouz A Rafiq dalam Jejak Rekamnya sudah berulangkali berurusan dengan Aparat Penegak Hukum, terakhir anak kandung dari Musisi Kondang Tanah Air itu dipanggil dalam Kasus Korupsi yang berbeda, yang terkait dengan Mantan Kapolda Metro Jaya.

“Harusnya kalau didalam Kantor Polisi itu terjamin keamanan, ini justru Peristiwa Pengeroyokan oleh lebih kurang 20 orang Preman bisa terjadi, disaksikan oleh Polisi, Anggota DPR RI beserta Ajudannya yang merupakan Anggota TNI Aktif, ini maksudnya apa sih? Kenapa sebegitu hancurnya Peradaban Negeri ini? di Kantor Polisi saja bisa terjadi Pengeroyokan dan Penganiayaan, apalagi diluaran sana! Kapolda Metro Jaya apa kabarnya? Jenderal Bintang 2 itu masih Liburan Hari Raya Idul Fitri yah?” tanya Larshen Yunus, Ketua Umum Relawan Prabowo Gibran, dengan nada penuh kesal.

Bertempat di Kantor Sekretariat dan Tata Usaha DPP GARAPAN, hari Sabtu (28/3/2026) Ketua Umum Larshen Yunus mengajak semua pihak untuk bersama-sama Menyuarakan Peristiwa yang sangat Memalukan ini. Ketua DPD KNPI Provinsi Riau sekaligus Kandidat Kuat Calon Ketua Umum DPP KNPI itu kembali menegaskan, bahwa yang dipertaruhkan terkait Permasalahan ini adalah nama baik institusi Kepolisian dan Lembaga Partai Politik yang bernama Golongan Karya (Golkar). Karena istri Terlapor menyaksikan langsung Peristiwa Pengeroyokan yang sangat Keji tersebut.

“Informasi terbaru yang kami peroleh sampai saat ini, bahwa Korban Pengeroyokan atas nama Faisal masih tetap dirawat intensif disalah satu Rumah Sakit yang ada di Kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan. Bukan hanya soal Kemanusiaan dan Penegakan Hukum saja, Wibawa Institusi Kepolisian benar-benar Hancur Lebur, tak ada harga diri lagi! bisa-bisanya Puluhan Orang Preman masuk kedalam Kantor Polisi, lalu melakukan Pengeroyokan dan Penganiayaan seperti itu. Sama saja Terlapor atas nama Fahd El Fouz A Rafiq berhasil ‘memijak kepala’ bapak Kapolda Metro Jaya, Penghinaan yang sangat luar biasa!” ujar Larshen Yunus, seraya meneteskan air matanya.

Ketua Umum DPP Gabungan Rakyat Prabowo Gibran itu bersama para Tim Kuasa Hukum dari DPD KNPI Provinsi Riau maupun DPP KNPI berencana akan segera Menyurati dan Melaporkan Peristiwa yang sama ke Kantor DPP Partai Golkar, ke Meja Mahkamah Kehormatan Partai GOLKAR, ke Fraksi Partai GOLKAR DPR RI dan tentunya ke Badan Kehormatan (BK) DPR RI.

“Polisi yang seharusnya menjadi Pelindung Rakyat justru dengan Peristiwa yang sangat Memalukan ini terbukti melakukan Pembiaran!!! membiarkan berlangsungnya aksi Kejahatan, Pengeroyokan dan Penganiayaan di Kantor Polda Metro Jaya. Polisi mestinya jangan takut hanya karena adanya tekanan masa, apalagi kelompok tersebut adalah Preman Jahanam yang dibawa oleh Terlapor Fahd El Fouz A Rafiq bersama Istrinya yang merupakan Anggota DPR RI itu. Dimana Wibawa institusi Kepolisian saat ini? Kalau didalam Kantornya saja sudah tidak aman! Pak Polisi, Segera Panggil, Tangkap dan Penjarakan para Pelaku Aksi Biadab itu” ajak Ketua KNPI Riau Larshen Yunus, bersama-sama Relawan Garis Keras Prabowo Gibran.***

Sumber : Ketum DPP GARAPAN

Informasi tersebut diperoleh dari beberapa postingan di Media Sosial (Medsos), baik itu di Facebook (FB), Instagram (IG), maupun di Akun TikTok, yang menjelaskan telah meninggalnya Pengacara Kondang Kamaruddin Simanjuntak SH.

Bahwa berdasarkan Informasi yang diperoleh Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) tingkat I, Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Riau, Larshen Yunus Simamora S.Sos SE SH MH M.Si C.LA C.Me melalui saudara dekat Pengacara Kamaruddin Simanjuntak.

Melalui sambungan panggilan WhatsApp-nya bersama Saulina boru Simanjuntak, kerabat dekat Pengacara Kamaruddin Simanjuntak, dijelaskan soal munculnya informasi bohong alias berita Hoax soal Meninggalnya Pengacara yang terkenal Takut Akan Tuhan tersebut.

Menurut Larshen Yunus, dirinya pertama kali mendapatkan info dari Saulina boru Simanjuntak, Warga Jakarta Selatan itu menegaskan, bahwa setelah dirinya melakukan penelusuran, ditegaskan informasi itu bohong alias hoax.

“Syukurlah kalau informasi itu tak benar. Jujur ya, saya sempat terkejut dan berdiam diri. Karena memang sebelumnya saya mengetahui Amang Kamaruddin Simanjuntak itu sedang dalam Pemulihan, pasca Sakit yang dialaminya, sontak saja saya kaget mendengar itu dan akhirnya hanya informasi hoax saja” ungkap Larshen Yunus, seraya meneteskan airmatanya.

Ketua DPD KNPI Provinsi Riau itu diketahui telah berada di Ibukota Jakarta selama hampir 3 Minggu lamanya dan sudah berencana ingin menjenguk Pengacara Kamaruddin Simanjuntak, yang berdomisili didaerah Kedoya, Jakarta Barat.

Bertempat di Lobby Park Hyatt Hotel Jakarta Pusat, hari ini Selasa (17/3/2026) Ketua KNPI Provinsi Riau sekaligus Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gabungan Rakyat Prabowo Gibran itu menegaskan, agar para pihak yang telah menyebarkan Informasi Hoax seperti itu segera berhenti.

“Terhadap para pihak! orang tidak dikenal yang sudah sempat membuat bahkan menyebarkan informasi Hoax seperti itu, untuk segera menghentikannya. Apalagi kondisi Amang Kamaruddin Simanjuntak saat ini sedang dalam pemulihan. Tidak elok seperti itu, mari bersama-sama kita panjatkan Do’a terbaik bagi kesembuhan Pengacara Kondang tersebut” ajak Ketua KNPI Riau Larshen Yunus.

Hingga berita ini diterbitkan, informasi terbaru soal Pengacara Kamaruddin Simanjuntak masih dalam kondisi Pemulihan, kabarnya baru saja pulang dari Rumah Sakit.

“Kalau tidak ada halangan, sore ini juga saya bersama Kak Saulina boru Simanjuntak berkunjung kerumah (kediaman) pribadi Pengacara Kamaruddin Simanjuntak. Kami mau menjenguk beliau seraya mendo’akan, agar segera sembuh dan pulih seperti semula. Saya sudah lumayan lama mengenal beliau dan bahkan sewaktu ada urusan di Kota Pekanbaru dan Kabupaten Pelalawan, saya kerap mendampingi Amang tersebut. Cepat sembuh yah Amang Juntak, TUHAN Memberkati Kita semua, amin” tutup Ketua Umum Relawan Prabowo Gibran, Larshen Yunus, seraya mengakhiri pernyataan persnya(Red).

‎
‎Kunjungan Menhan ke 2 galangan kapal ini diharap bisa memberi efek lebih, selain memperkuat industri alutsista yang mandiri, juga meningkatkan perekonomian nasional.
‎
‎”Kunjungan ini juga menjadi momentum untuk memastikan bahwa setiap program pengadaan alutsista tidak hanya memenuhi kebutuhan operasional, tetapi juga memberikan multiplier effect. Dampak tersebut mencakup; penciptaan lapangan kerja, peningkatan kapasitas industri, serta penguatan sektor maritim sebagai bagian dari kepentingan strategis nasional” tutup Kepala Biro Informasi Pertahanan Kemhan.

‎
‎Selain itu, Menhan juga meresmikan Masjid Bintang Amin Angkasa yang berada di kawasan Lanud Hang Nadim. Peresmian ini menjadi bagian dari upaya memperkuat fasilitas keagamaan di lingkungan pertahanan.(Red)

Peresmian dan penandatanganan prasasti pembangunan Jembatan Merah Putih Presisi ini merupakan bagian dari komitmen Polri bersama pemerintah daerah dalam mendukung percepatan pembangunan infrastruktur, khususnya sarana penghubung antar wilayah yang sangat dibutuhkan masyarakat.

Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan dalam sambutannya menyampaikan bahwa pembangunan Jembatan Merah Putih Presisi di wilayah Provinsi Riau merupakan bentuk sinergi Polri dengan pemerintah daerah dalam membantu masyarakat, terutama dalam membuka akses transportasi di daerah yang selama ini sulit dijangkau.

Ia menegaskan bahwa program ini tidak hanya sebagai simbol pembangunan, tetapi juga sebagai wujud nyata kehadiran Polri di tengah masyarakat dalam mendukung kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Plt. Gubernur Riau Ir. H. S.F. Hariyanto, M.T dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada Kapolri beserta jajaran atas perhatian dan dukungan terhadap pembangunan infrastruktur di Provinsi Riau melalui program Jembatan Merah Putih Presisi. Menurutnya, pembangunan jembatan ini sangat strategis dalam meningkatkan konektivitas antar wilayah serta mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Ia juga berharap sinergi antara pemerintah daerah, Polri, dan seluruh pihak terkait dapat terus terjalin dalam mendukung pembangunan yang merata di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Riau.

Sementara itu, Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si menyampaikan bahwa pembangunan Jembatan Merah Putih Presisi ini merupakan bentuk nyata kepedulian Polri dalam mendukung pembangunan daerah serta memperlancar mobilitas masyarakat dan perekonomian.

Kapolri juga menjelaskan bahwa peresmian 27 jembatan dan ground breaking 83 jembatan yang dilakukan secara serentak di 2 Kabupaten lainya yaitu Kuansing dan Meranti Kabupaten/Kota di Provinsi Riau diharapkan mampu memperkuat konektivitas wilayah, mempercepat distribusi barang dan jasa, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Bupati Kampar Ahmad Yuzar dalam kesempatan tersebut menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Kapolri beserta jajaran atas perhatian yang diberikan kepada Provinsi Riau, khususnya Kabupaten Kampar, melalui pembangunan jembatan yang sangat bermanfaat bagi masyarakat.

“Kami atas nama Pemerintah Kabupaten Kampar mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kapolri atas program Jembatan Merah Putih Presisi ini. Tentunya pembangunan ini sangat membantu masyarakat dalam meningkatkan akses transportasi, memperlancar distribusi hasil pertanian, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” ujar Ahmad Yuzar.

Bupati Kampar juga berharap pembangunan jembatan yang dilakukan secara serentak di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Riau dapat memperkuat konektivitas antar daerah serta mempercepat pemerataan pembangunan.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Ketua Komisi IV DPR RI Titiek Soeharto (Siti Hediati Hariyadi), Mentri Kehutanan Raja Juli Antoni, M.A., Ph.D, Forkopimda Provinsi Riau, Pj Sekda Kampar Ardi Mardiansyah S.STP M.Si. Kapolres Kampar AKBP Boby Putra Ramadhan S, S.I.K, Forkopimda Kabupaten Kampar, para Bupati/Walikota se-Provinsi Riau, tokoh masyarakat, serta undangan lainnya.(Diskominfo Kampar/Red).

Diskon tarif ini berlaku di Jalan Tol Pekanbaru–Dumai serta Jalan Tol Pekanbaru–XIII Koto Kampar sebagai bagian dari upaya mendukung kelancaran arus mudik sekaligus membantu meringankan biaya perjalanan masyarakat.

Potongan tarif diberlakukan dalam dua periode, yakni pada 15–16 Maret 2026 dan 26–27 Maret 2026, dengan sistem dua arah.

Kebijakan ini berlaku bagi pengguna jalan yang melakukan perjalanan menerus serta menggunakan kartu uang elektronik dengan saldo yang mencukupi.

Plt Executive Vice President Sekretaris Perusahaan PT Hutama Karya, Hamdani mengatakan bahwa kebijakan potongan tarif ini diterapkan secara serentak di beberapa ruas JTTS yang dikelola perusahaan.

“Potongan tarif ini diberikan untuk seluruh golongan kendaraan dan diterapkan dengan mekanisme yang selaras dengan kebijakan nasional, sebagaimana juga diberlakukan pada badan usaha jalan tol lainnya,” ujarnya, Sabtu (14/3/2026).

Untuk ruas Jalan Tol Pekanbaru–Dumai, tarif perjalanan dari Pekanbaru menuju Dumai maupun sebaliknya untuk kendaraan Golongan I turun dari Rp171.500 menjadi Rp120.000. Sementara Golongan II dan III dari Rp257.000 menjadi Rp180.000, serta Golongan IV dan V dari Rp343.000 menjadi Rp240.000.

Sementara itu, pada ruas Jalan Tol Pekanbaru–XIII Koto Kampar untuk perjalanan Sungai Pinang menuju XIII Koto Kampar maupun sebaliknya, tarif Golongan I turun dari Rp78.000 menjadi Rp54.500. Sedangkan Golongan II dan III dari Rp117.000 menjadi Rp82.000, serta Golongan IV dan V dari Rp156.000 menjadi Rp109.000.

Secara keseluruhan terdapat enam ruas JTTS yang mendapat potongan tarif, yaitu Tol Terbanggi Besar–Pematang Panggang–Kayu Agung, Tol Indralaya–Prabumulih, Tol Pekanbaru–Dumai, Tol Pekanbaru–XIII Koto Kampar, Tol Indrapura–Kisaran, serta Tol Sigli–Banda Aceh.

Selain itu, potongan tarif juga berlaku pada Tol Kuala Tanjung–Tebing Tinggi–Parapat yang dikelola anak usaha Hutama Karya.

“Hutama Karya mengimbau para pengguna jalan tol untuk memastikan saldo kartu uang elektronik mencukupi sebelum memasuki gerbang tol, serta mengecek tarif sesuai gerbang masuk dan tujuan perjalanan,” imbaunya.

Selain itu, pemudik juga diminta mematuhi rambu lalu lintas, mengikuti arahan petugas di lapangan, serta memanfaatkan rest area untuk beristirahat demi menjaga keselamatan selama perjalanan mudik.***

Pengecekan dilakukan untuk memastikan kesiapan personel serta sarana dan prasarana pendukung dalam pelaksanaan Operasi Ketupat Lancang Kuning 2026. Dalam kegiatan itu, Direktur Lalu Lintas didampingi sejumlah pejabat utama Direktorat Lalu Lintas Polda Riau.

Berdasarkan hasil peninjauan, Pos Pam Purna MTQ telah dilengkapi sejumlah fasilitas pelayanan bagi masyarakat, antara lain bengkel gratis untuk pemudik, Tactical Floor Game (TFG), layar pemantauan CCTV yang terhubung ke sejumlah ruas jalan protokol di Pekanbaru, serta peta jalur lalu lintas untuk mendukung pengendalian arus kendaraan.

Selain itu, personel Raimas Cepat juga disiagakan untuk mengantisipasi dan mengurai potensi kemacetan di sejumlah titik rawan. Personel tersebut merupakan gabungan dari Ditlantas Polda Riau dan Satlantas Polresta Pekanbaru yang bertugas memberikan pelayanan selama masa mudik Lebaran.

Direktur Lalu Lintas Polda Riau menyatakan seluruh petugas gabungan yang ditempatkan di pos pengamanan, pos pelayanan, maupun pos terpadu siap memberikan pelayanan kepada masyarakat selama arus mudik berlangsung.

Ia juga mengimbau masyarakat yang akan mudik agar memastikan rumah yang ditinggalkan dalam kondisi aman, berkoordinasi dengan ketua RT/RW maupun tetangga sekitar, serta memastikan peralatan dapur dalam keadaan aman sebelum berangkat.

Selain itu, masyarakat yang membutuhkan bantuan kepolisian diminta memanfaatkan layanan darurat Polri melalui call center 110 agar dapat segera ditindaklanjuti petugas terdekat.

Kepada para pemudik, kepolisian juga mengingatkan agar mempersiapkan kondisi fisik, memastikan kendaraan dalam keadaan layak jalan, serta membawa kelengkapan identitas dan surat kendaraan. Jika merasa lelah saat perjalanan, pengendara diminta beristirahat di tempat aman atau memanfaatkan Pos Pam dan Pos Yan yang tersedia.

Bagi pengguna jalan tol, kepolisian mengingatkan agar mengontrol kecepatan kendaraan dan memanfaatkan rest area untuk beristirahat. Pengendara juga diimbau tidak memarkirkan kendaraan di bahu jalan tol maupun bahu jalan arteri karena berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan lain.

Melalui langkah tersebut, kepolisian berharap arus mudik Lebaran tahun ini dapat berlangsung aman, tertib, dan lancar ***