Pemerintah Provinsi Riau – Rapinews.com

Sinergi Bangun Kampar, Ahmad Yuzar Hadiri Peluncuran Forum DPR RI Dapil Riau

Admin — Tue, 09 Jun 2026 06:50:15 +0000

Ahmad Yuzar: “Menyatukan frekuensi kerja antara legislator Senayan (DPR RI) dengan eksekutif daerah (Gubernur, Bupati, dan Wali Kota)”.

Rapinews.com,Pekanbaru, — Pemerintah Provinsi Riau bersama Anggota DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Riau resmi meluncurkan Forum Komunikasi Anggota DPR RI Dapil Riau di Ruang Auditorium, Lantai 8 Gedung Menara Lancang Kuning, Kompleks Kantor Gubernur Riau, Senin(8/6).

Wadah kolaborasi yang telah dibentuk sejak 12 April 2026 ini dipimpin oleh Drs. H. Ahmad, M.Sc sebagai Ketua dan Dr. Karmila Sari, S.Kom., MM sebagai Sekretaris. Peluncuran ini ditujukan untuk membangun sinergi dan kolaborasi kuat dengan Pemerintah Provinsi serta Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau, khususnya dalam mengawal proses perencanaan pembangunan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Rapat koordinasi dan peluncuran forum strategis ini dipimpin langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto. Dalam arahannya, SF Hariyanto menegaskan bahwa keberadaan forum ini menjadi momentum krusial bagi Bumi Lancang Kuning untuk memperkuat posisi tawar di tingkat nasional.

“Sinergi dan kebersamaan ini adalah kunci utama kita dalam menuntaskan hambatan pembangunan dan membangun Riau ke depan. Dengan pengawalan langsung dari para legislator di Senayan, kita optimis penyerapan dan alokasi APBN untuk proyek-proyek strategis di Riau dapat dimaksimalkan,” ujar SF Hariyanto di hadapan para peserta rapat.

Pertemuan ini dihadiri langsung oleh sejumlah Anggota DPR RI asal Dapil Riau, di antaranya Drs. H. Ahmad, M.Sc, Dr. Karmila Sari, Hendry Munief, Dr. Syahrul Aidi Maazat, serta Siti Aisyah yang kini duduk di Komisi III DPR RI. Hadir pula Bupati Kampar, H. Ahmad Yuzar, S.Sos., M.T. dan sejumlah kepala daerah se-Provinsi Riau beserta para pejabat yang mewakili.

Kehadiran lintas sektor ini menegaskan komitmen bersama untuk menyatukan visi pembangunan, menyingkirkan ego sektoral, dan memastikan setiap program prioritas di daerah terakomodasi dalam penganggaran pusat.

Bupati Kampar, H. Ahmad Yuzar, S.Sos., M.T., yang turut hadir dalam acara tersebut menyatakan dukungannya secara penuh atas peluncuran forum komunikasi ini. Menurutnya, Kabupaten Kampar menjadi salah satu wilayah yang sangat memerlukan intervensi anggaran pusat guna mempercepat realisasi infrastruktur terintegrasi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Forum ini diharapkan mampu memperkuat sinergi nyata untuk mendorong percepatan pembangunan di daerah. Bagi Kabupaten Kampar, sinergi ini akan menjadi motor penggerak utama dalam menuntaskan program pembangunan daerah yang membutuhkan dukungan APBN,” tegas Ahmad Yuzar pada saat prosesi diskusi.

Dengan resminya peluncuran wadah ini, Forum Komunikasi Anggota DPR RI Dapil Riau berkomitmen segera merumuskan klaster isu prioritas dari setiap kabupaten/kota untuk dibawa dan diperjuangkan dalam pembahasan anggaran nasional di DPR RI. (Diskominfo Kampar /Prot-Dokpim/Pdy).

F-PEMAPHU Sorot Jalan Rusak di Riau, Ini Tuntutannya

Admin — Sat, 06 Jun 2026 05:23:26 +0000

Rapinews.com,Pekanbaru–Forum Pemuda dan Mahasiswa Peduli Hukum (F-PEMAPHU) Riau mendesak Pemerintah Provinsi Riau melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Riau menyusul semakin meluasnya kerusakan jalan provinsi di berbagai kabupaten/kota yang diduga berkaitan dengan maraknya aktivitas kendaraan Over Dimension Over Loading (ODOL).

Kerusakan jalan yang terjadi secara berulang dan berlangsung bertahun-tahun menunjukkan adanya persoalan serius dalam tata kelola pengawasan angkutan barang. Kondisi ini tidak hanya mengancam keselamatan masyarakat, tetapi juga berpotensi menimbulkan kerugian keuangan daerah akibat tingginya biaya pemeliharaan dan rekonstruksi jalan yang harus terus ditanggung melalui APBD.

Aktivis F-PEMAPHU Riau, Aryansyah Siregar, menegaskan bahwa publik berhak mempertanyakan efektivitas sistem pengawasan kendaraan angkutan barang yang selama ini dijalankan.

“Jika kendaraan yang diduga melebihi dimensi dan kapasitas muatan masih bebas melintas setiap hari, sementara jalan-jalan provinsi terus mengalami kerusakan, maka masyarakat berhak mempertanyakan efektivitas sistem pengawasan yang ada. Jalan rusak, rakyat dirugikan, tetapi persoalan terus berulang.”

DAFTAR RUAS JALAN PROVINSI YANG MENJADI SOROTAN

1. Kota Dumai ( Dumai – Lubuk Gaung, Purnama – Batas Rohil, Jalan Soekarno-Hatta (Akses Industri) )

2. Kabupaten Rokan Hilir ( Mahato – Simpang Menggala (amblas/rusak berat), Batu Teritip – Sinaboi, Bagan Siapiapi – Teluk Piyai, Teluk Piyai – Panipahan )

3. Kabupaten Rokan Hulu ( Simpang Kumu – Kota Tengah, Sontang – Batas Mandau/Duri, Tandun – Pasir Pengaraian )

4. Kabupaten Kampar ( Tapung – Talang Danto (Kasikan),Petapahan – Bangkinang, Pekanbaru – Sungai Pagar – Lipat Kain )

5. Kabupaten Siak (Simpang Minas – Simpang Pemda, Simpang Pemda – Perawang, Simpang Tualang Timur)

6. Kabupaten Pelalawan (Ukui – Kerumutan, Simpang Bunut – Teluk Meranti )

7. Kabupaten Indragiri Hulu ( Air Molek – Cirenti, Lubuk Kandis – Pangkalan Kasai, Sei Karas – Batu Gajah )

8. Kabupaten Indragiri Hilir ( Selansen – Kota Baru (Bagan Jaya), Kuala Cenaku – Tembilahan )

9. Kabupaten Kuantan Singingi (Teluk Kuantan – Baserah, Teluk Kuantan – Cirenti)

10. Kabupaten Bengkalis ( Duri – Pakning, Balai Raja – Pinggir)

11. Kota Pekanbaru ( Jalan Garuda Sakti, Jalan Siak II )

Menurut F-PEMAPHU Riau, ruas-ruas tersebut merupakan jalur utama distribusi industri kelapa sawit, pulp dan paper, logistik pelabuhan, serta angkutan tambang yang memiliki intensitas lalu lintas kendaraan berat sangat tinggi.

F-PEMAPHU Riau menilai kondisi ini menjadi indikator kuat perlunya audit menyeluruh terhadap sistem pengawasan kendaraan angkutan barang, efektivitas Uji KIR, operasional jembatan timbang, serta implementasi kebijakan pengendalian ODOL yang selama ini dijalankan.

Selain menimbulkan kerusakan infrastruktur, keberadaan kendaraan ODOL juga berpotensi meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas, mempercepat penurunan umur teknis jalan, serta membebani keuangan daerah melalui peningkatan biaya rehabilitasi jalan yang seharusnya dapat dialokasikan untuk sektor pelayanan publik lainnya.

F-PEMAPHU RIAU MENUNTUT:

1. Audit investigatif terhadap pelaksanaan Uji KIR kendaraan angkutan barang di Provinsi Riau.

2. Audit menyeluruh terhadap efektivitas pengawasan ODOL dan operasional jembatan timbang.

3. Operasi gabungan terbuka, transparan, dan berkelanjutan pada seluruh jalur rawan ODOL.

4. Penegakan hukum terhadap seluruh pihak yang terbukti melanggar ketentuan, termasuk korporasi pengguna angkutan barang.

5. Evaluasi menyeluruh terhadap pejabat yang bertanggung jawab dalam pengawasan angkutan barang apabila tidak mampu menunjukkan perbaikan yang terukur.

6. Publikasi terbuka hasil pengawasan, penindakan, dan data kendaraan ODOL sebagai bentuk akuntabilitas kepada masyarakat.

F-PEMAPHU Riau menegaskan bahwa keberhasilan suatu institusi tidak diukur dari banyaknya rapat, sosialisasi, maupun kegiatan seremonial, melainkan dari hasil nyata yang dirasakan masyarakat. Jika jalan-jalan provinsi terus mengalami kerusakan dan kendaraan ODOL masih bebas beroperasi, maka evaluasi terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab merupakan konsekuensi logis dalam prinsip akuntabilitas pemerintahan.

Sebagai bentuk pengawasan masyarakat sipil, F-PEMAPHU Riau akan terus mengawal persoalan ini melalui langkah-langkah konstitusional, termasuk penyampaian laporan kepada instansi berwenang, permintaan audit investigatif, pengajuan keterbukaan informasi publik, serta aksi penyampaian pendapat di muka umum apabila tidak terdapat langkah konkret dari Pemerintah Provinsi Riau dan instansi terkait.***

Lantik Kepsek SMA,SMK dan SLB Negeri se-Riau,PLT Gubri :”Tingkatkan Kinerja,Saya Tidak Mau Melihat Ada Pejabat Bersantai-santai”

Admin — Tue, 26 May 2026 10:02:27 +0000

Pelantikan kepala sekolah menjadi bagian dari proses pembinaan organisasi yang rutin dilakukan untuk menyesuaikan kebutuhan, peningkatan kinerja, serta pemerataan kepemimpinan pendidikan. Selain itu, jabatan tersebut juga menjadi bagian mengisi kekosongan kepemimpinan di satuan pendidikan.

Terdapat sebanyak 77 kepala sekolah SMA, SMK, dan SLB negeri di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau yang dilantik oleh Plt Gubernur SF Hariyanto. Kegiatan tersebut berlangsung di Gedung Daerah Balai Serindit, Pekanbaru, Selasa (26/05/2026).

Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto, mengatakan pentingnya peningkatan kinerja bagi pejabat yang baru dilantik. Ia mengingatkan bahwa jabatan yang diemban merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan dedikasi.

“Alhamdulillah, kita sudah melakukan pelantikan hari ini. Saya berharap setelah dilantik, kinerja Saudara jangan biasa-biasa saja. Harus luar biasa, saya tidak mau lagi ada pejabat yang santai-santai,” katanya.

Dijelaskan, menjadi kepala sekolah adalah bentuk kepercayaan yang harus dijaga dengan profesionalitas. Karena itu, seluruh Kepsek diminta menunjukkan komitmen kerja yang kuat dan mampu memberikan generasi unggul.

“Selamat atas pelantikan ini. Pesan saya tetap sama, jaga amanah dan jaga nama baik keluarga, jagalah itu baik-baik. Malu kalau sampai harus memakai rompi oren,” jelasnya.

Diterangkan, bahwa Plt Gubri tidak akan mencampuri hak maupun kewenangan para pejabat selama mereka mampu menjalankan tugas kepemimpinan dengan baik. Namun, ia menuntut kesungguhan dalam bekerja serta loyalitas terhadap amanah yang diberikan.

“Selagi kalian bisa memimpin, saya tidak pernah meminta atau mengganggu hak kalian. Tolong bekerjalah dengan ikhlas dan penuh amanah,” terangnya.

Adapun daftar 77 Nama Kepala Sekolah yang dilantik yaitu:

SMA (Sekolah Menengah Atas)

1. Agus Rizal – Kepala SMA Negeri 1 Sungai Apit

2. Siti Rosmawa – Kepala SMA Negeri 2 Sungai Apit

3. Dini Safitri – Kepala SMA Negeri 2 Dayun

4. Lindayani – Kepala SMA Negeri 2 Kandis

5. Muharani Amzar – Kepala SMA Negeri 1 Kerinci Kanan

6. Nyoman Hadianto – Kepala SMA Negeri 2 Rangsang

7. Asari – Kepala SMA Negeri 2 Tasik Putri Puyuh

8. Rosida – Kepala SMA Negeri 3 Tebing Tinggi Barat

9. Helmina – Kepala SMA Negeri 1 Langgam

10. Muhammad Riyanto – Kepala SMA Negeri 2 Kuala Kampar

11. Nur Aini – Kepala SMA Negeri 1 Kerumutan

12. Aulia Fahmi – Kepala SMA Negeri 8 Dumai

13. Restu Ibrahim – Kepala SMA Negeri 1 Rupat Utara

14. Alvian Lubis – Kepala SMA Negeri 2 Mandau

15. Aisyah – Kepala SMA Negeri 3 Rupat

16. Dondian Putra – Kepala SMA Negeri 1 Mandau

17. Nurma Yuni Sembiring – Kepala SMA Negeri 1 Pujud

18. Eliani – Kepala SMA Negeri 1 Kubu

19. Rina Anggriani – Kepala SMA Negeri 1 Batu Hampar

20. Rosida – Kepala SMA Negeri 3 Rimba Melintang

21. Lestari Indrayani – Kepala SMA Negeri 3 Kubu

22. Irwansyah Putra – Kepala SMA Negeri 3 Bagan Sinembah

23. Suskam Yadi – SMAN 3 Pekanbaru

24. Beni Rio Renaldi – SMA 8 Pekanbaru

25. Yetri Azizah – SMA Negeri 13 Pekanbaru

26. Sarvina Yunus – SMA Negeri 1 Pekanbaru

27. Rusmini – Kepala SMA Negeri 1 Kampar Kiri Hilir

28. Resi Yenita – Kepala SMA Negeri 2 Kampar Timur

29. Jusmareni – Kepala SMA Negeri 1 Kampar Kiri

30. Asmani – Kepala SMA Negeri 6 Tapung

31. Maria Fitri – Kepala SMA Negeri 1 Tambang

32. Afrizal – Kepala SMA Negeri 2 Tambang

33. Mardalena – Kepala SMA Negeri 2 Kampar Kiri

34. Rezi Antara – Kepala SMA Negeri 1 Ujung Batu

35. Mulyani – Kepala SMA Negeri 2 Tambusai

36. Nazarudin – Kepala SMA Negeri 2 Tambusai Utara

37. Satriardi – Kepala SMA Negeri 1 Pagaran Tapah Darussalam

38. Rodeka – Kepala SMA Negeri 1 Inuman

39. Noni Haironi – Kepala SMA Negeri 1 Pengean

40. Budiono – Kepala SMA Negeri 1 Logas Tanah Darat

41. Bambang Edi Zarman – Kepala SMA Negeri 1 Kuantan Hilir Seberang

42. Eka Mayerita – Kepala SMA Negeri 1 Cerenti

43. Firdaus – Kepala SMA Negeri 1 Batang Peranap

44. Susi Respati Resetiorini – Kepala SMA Negeri 2 Batang Gansal

45. Dewi Ivo Kristani – Kepala SMA Negeri 2 Batang Cenaku

46. Iyan Ruyati – Kepala SMA Negeri 1 Pasir Penyu

47. Jafri – Kepala SMA Negeri 2 Kateman

48. Ali Johan – Kepala SMA Negeri 3 Gaung

49. Siti Rohana – Kepala SMA Negeri 15 Pekanbaru

50. Nur Afni – Kepala SMA Negeri 3 Rambah Hilir

51. Selamat Widianto – Kepala SMA Negeri 2 Bagan Sinembah

52. Napno – Kepala SMA Negeri 1 Sinaboi

SMK (Sekolah Menengah Kejuruan)

1. Rozian Elfis – Kepala SMK Negeri 1 Mempura

2. Edi Yusri – Kepala SMK Negeri 1 Kandis

3. Nurhudi Muslimin – Kepala SMK Negeri 2 Ukui

4. Miftahul Janah – Kepala SMK Negeri 4 Dumai

5. Yanuar – Kepala SMK Negeri 5 Dumai

6. Rusdianto – Kepala SMK Negeri 1 Bengkalis

7. Al-Asmi – Kepala SMK Negeri 1 Bantan

8. Deddy Dasmon – Kepala SMK Negeri 2 Rupat Utara

9. Enayani – Kepala SMK Negeri 2 Tanah Putih

10. Elvita Herasanti – Kepala SMK Negeri Pertanian Terpadu

11. Kamal Majdi – Kepala SMK Negeri 2

12. Bobi Hendrawati – Kepala SMK Negeri 2 Teluk Kuantan

13. Afyatman – Kepala SMK Negeri 1 Pangean

14. Surya Dharma – Kepala SMK Negeri 1 Kempas

15. Marlia – Kepala SMK Negeri 2 Tembilahan

16. Nur Aini – Kepala SMK Negeri 1 Renteh

17. Naswir – Kepala SMK Negeri 1 Kampar Kiri Hulu

18. Wawan Suryawan – Kepala SMK Negeri 3 Pekanbaru

19. Lukman – Kepala SMK Negeri 5 Pekanbaru

SLB (Sekolah Luar Biasa)

1. Ison Mirza – Kepala SLB Negeri Selat Panjang

2. Tri Rahayu – Kepala SLB Negeri Bengkalis

3. Zulkifli – Kepala SLB Negeri Bangkinang

4. Safrizal Chandakoto – Kepala SLB Negeri Pagaran Tapan Darussalam

5. Umri Fahrudin Harahap – Kepala SLB Negeri Rokan Hulu

6. Syafarani – Kepala SLB Negeri Indragiri Hulu

Sumber : Media Center Riau.

Pemko Dumai Terapkan Gaya Hidup Ramah Lingkungan,Dimulai dari ASN

Admin — Wed, 20 May 2026 03:44:49 +0000

Mulai Gaya Hidup Ramah Lingkungan, ASN Diwajibkan Pilah Sampah Plastik

Rapinews.com,PEKANBARU – Gaya hidup peduli lingkungan kini mulai diterapkan serius di lingkungan Pemerintah Kota Dumai. Wali Kota Dumai, Paisal mengeluarkan Instruksi Nomor 1 Tahun 2026 yang mewajibkan seluruh aparatur sipil negara (ASN) memilah sampah, khususnya sampah plastik, baik di rumah maupun di tempat kerja.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya membangun kebiasaan hidup bersih dan ramah lingkungan di kalangan ASN.

Tak sekadar aturan, kebijakan tersebut juga diarahkan agar sampah plastik memiliki nilai ekonomis melalui pengelolaan di bank sampah milik Pemerintah Kota Dumai.

Dalam instruksi tersebut, para kepala OPD diminta ikut mengoordinasikan proses pemilahan sampah di masing-masing instansi.

Sampah yang telah dipilah nantinya akan dikumpulkan dan disalurkan ke Bank Sampah yang dikelola Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai.

Menurut Paisal, persoalan sampah bukan lagi sekadar isu kebersihan, tetapi sudah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat modern yang harus lebih peduli terhadap lingkungan.

“Selain mencegah sampah plastik mencemari lingkungan, kita ingin gerakan ini juga memberi manfaat ekonomi lewat pengelolaan di bank sampah,” ujarnya, Rabu (20/5/2026).

Menariknya, instruksi ini juga dibarengi dengan penegakan disiplin. ASN yang kedapatan membuang sampah sembarangan atau tidak menjalankan aturan pemilahan sampah dapat dikenai sanksi berupa pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).

Pengawasan terhadap pelaksanaan aturan tersebut akan melibatkan Inspektorat Daerah agar program berjalan konsisten di seluruh lingkungan Pemko Dumai.

Lewat kebijakan ini, Pemko Dumai ingin menjadikan ASN sebagai role model gaya hidup bersih dan peduli lingkungan.

“Harapannya, kebiasaan sederhana seperti memilah sampah bisa menjadi budaya baru yang berdampak positif bagi kota dan masyarakat,” tandasnya.***

Sumber : Media Center Riau.

Pemprov Riau Mamfaatkan Potensi Besar Hutan dan Gambut Untuk Berpartisipasi Dalam Pasar Carbon Global

Admin — Wed, 20 May 2026 03:29:18 +0000

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas LHK Provinsi Riau, M Job Kurniawan menyebutkan, dengan inisiatif kebijakan tersebut, maka Riau telah meraih satu kemajuan dan komitmen daerah dalam mengimplementasikan Perpres 110 Tahun 2025.

Perpres tersebut secara komprehensif telah mengatur dan membuka peluang Nilai Ekonomi Karbon (NEK) yang dapat dikelola melalui keterlibatan multipihak, termasuk Pemerintah Daerah.

“Perpres ini memperluas akses pelaku usaha dan daerah untuk berpartisipasi dalam pasar karbon global melalui skema yang diakui dunia seperti Verra, Gold Standard, Art-Trees and Global Carbon Council,” kata M Job Kurniawan, melalui keterangan resmi, Selasa (19/5/2026).

Dikatakannya, bagi kalangan dunia internasional, langkah dan komitmen Riau melalui inisiatif kebijakan Green for Riau dipandang sebagai keselarasan kebijakan pusat dan daerah untuk berkontribusi pada pencapaian target National Determind Contribution (NDC) sebagaimana artikel 6 Paris Agreement.

Keselarasan kebijakan daerah dengan kerangka kebijakan nasional menjadi landasan utama sekaligus menjadi titik tolak tahapan persiapan untuk berpartisipasi dalam pasar karbon global.

“Saat ini, Riau di tengah Tahapan Persiapan (Readiness) untuk dapat mengakses pasar karbon global. Dan langkah yang perlu kita persiapkan, yaitu menyiapkan kerangka pengaman kebijakan (Dokumen SAFEGUARD), baseline Forest Refence Emission Level (Dokumen FREL) dan menyiapkan Rencana Aksi Daerah (Dokumen STRADA),” katanya.

Kemudian, juga menyiapkan kerangka kerja measurement reporting and verification (Dokumen MRV) serta menyiapkan kerangka kerja Benefit Sharing Mecanism (Dokumen BSM).

“Langkah-langkah ini merupakan tahapan persiapan (readiness) untuk dapat mengakses pasar karbon dunia. Pemprov Riau sangat menyadari bahwa untuk dapat mempersiapkan ini memerlukan dukungan pendanaan dari berbagai pihak, mulai dari Kementerian Kehutanan, Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH), UN-REDD Programe, UNEP dan FAO,” ungkapnya.

Adapun upaya yang telah dilaksanakan Pemprov Riau, mulai dari koordinasi dengan Kemenhut untuk mendapatkan dukungan keberlanjutan UN-REDD Programe. Saat ini masih berlangsung berbagai pertemuan dalam rangka mempersiapkan arsitektur SAFEGUARD, FREL, STRADA, MRV dan BSM.

Seluruh kegiatan yang mendukung kearah persiapan ini didukung melalui pendanaan yang dikelola langsung oleh lembaga donor yaitu UN-REDD Programe, UNEP dan FAO.

Dikatakan Job, dukungan para pihak dalam tahapan persiapan (readiness) dalam rangka pengelolaan nilai ekonomi karbon melalui inisiatif Green for Riau ini, dilaksanakan melalui tata kelola yang telah diatur dalam regulasi, salah satunya Peraturan Presiden 110 Tahun 2025.

“Seperti halnya dukungan UN-REDD Programe (UNEP dan FAO) dalam rangka mendukung arsiterktur REDD+ Provinsi Riau yang saat ini sedang berjalan, dilaksanakan langsung oleh pihak UN-REDD Programe dan Provinsi Riau merupakan pihak yang akan menerima output berupa arsitektur SAFEGUARD, FREL, STRADA, MRV dan BSM sebagai pra syarat untuk terhubung ke pasar karbon global,” katanya.

Secara teknis administratif, dikatakannya, Pemprov Riau menyiapkan struktur kelembagaan ditingkat Daerah untuk memastikan keterlibatan pihak-pihak terkait dalam proses penyusunan arsitektur SAFEGUARD, FREL, STRADA, MRV dan BSM.

“Dengan demikian, dukungan pendanaan dalam rangka tahapan persiapan (readiness) pengelolaan nilai ekonomi karbon melalui inisiatif Green for Riau nantinya dilaksanakan melalui mekanisme pengelolaan langsung oleh UN-REDD Programe (UNEP/FAO atau lain lembaga yang ditunjuk), dan tidak dikelola melalui skema hibah atau transfer kedalam APBD Provinsi Riau,” ungkapnya.

Pemprov Riau menerapkan kolaborasi multipihak untuk mencapai setiap target ouput pada tahapan persiapan (readiness) sehingga pengelolaan nilai ekonomi karbon di Provinsi Riau dapat berjalan lebih cepat dan akuntabel.

M Job menyebutkan, hingga saat ini, Riau belum menerima pembayaran karbon. Dijelaskannya, pengelolaan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) melalui inisiatif Green for Riau di Provinsi Riau memilki dua tahapan, diataranya tahapan persiapan (readiness) dan tahapan pre-investment.

“Pada tahapan persiapan ini, Pemprov Riau fokus menyiapkan berbagai arsitektur REDD+ untuk dapat submit (terhubung) ke mekanisme pasar karbon global, sehingga di tahapan ini Riau belum menerima pembayaran apapun terhadap nilai ekonomi karbon-nya,” tegasnya.

Saat ini, pihaknya berupaya melakukan terobosan kolaborasi multipihak untuk mendapatkan dukungan pendanaan dalam rangka menyiapkan arsitektur REDD+ Provinsi Riau, yang ditargetkan rampung pada tahun ini.

Setelah seluruh arsitektur REDD+ Provinsi Riau tersedia, dan mendapatkan dukungan Pemerintah untuk submit (terhubung) ke pasar karbon global, selanjutnya tahapan preinvestment akan dimulai,” katanya.

Pada tahapan pre-investment, berdasarkan Peraturan Presiden 110 Tahun 2025 telah diatur mekanisme penerimaan nilai ekonomi karbon diantaranya, Perdagangan emisi (cap and trade), Pengimbangan emisi (offset trading), Pembayaran berbasis kinerja (result based payment), dan Pungutan atas karbon (carbon tax).

“Terkait mekanisme apa yang akan diterapkan oleh Pemerintah Provinsi Riau sebagai yurisdiksi REDD+akan ditentukan pada saat pre-investment dan tentu akan berpedoman pada regulasi yang berlaku,” pungkasnya.***

Sumber : Media Center Riau

Larsen Yunus Sorot “Dana Internasional” Yang Mengalir ke Provinsi Riau

Admin — Fri, 15 May 2026 16:19:38 +0000

Rapinews.com,PEKANBARU– Dana internasional kembali mengalir ke Kas Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau.

Tepat pada hari Jumat, 15 Mei 2026, informasi tersebut tercatat dan sudah beberapa bulan yang lalu dilakukan Pencairan Dana dari United Nations Development Programme (UNDP) sebesar 3.764.257 Dolar Amerika Serikat atau setara sekitar Rp.66,2 Miliar berdasarkan kurs rupiah hari ini.

Dalam dokumen Pencairan Dana (Uang Segar) tersebut, Anggaran itu disebut digunakan untuk Bantuan Program Climate Action and Reduction of Emissions for Green Economy in Riau Province atau CARE for Green Riau.

UNDP sendiri merupakan Badan di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang bergerak di bidang Pengentasan Kemiskinan, Pengurangan Ketimpangan Sosial, serta Pembangunan yang berkelanjutan di berbagai Negara termasuk di Indonesia.

Masuknya Dana internasional ke Kas Daerah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau disebut tidak terlepas dari langkah yang dilakukan oleh mantan Gubernur Riau, Abdul Wahid, S.Pd.I M.Si, yakni pada awal tahun 2025 lalu.

Saat itu Abdul Wahid diketahui menghadiri Forum investasi internasional REDD+ di London, Inggris.

Dari pertemuan tersebut, Provinsi Riau kemudian diumumkan sebagai salah satu Daerah Pelaksana Program Growing Resilience Through Emission Reduction, Community Empowerment and Ecosystem Restoration for Nurturing Future (GREEN).

Program bernilai Jutaan Dolar tersebut di Danai oleh Pemerintah Inggris dan dilaksanakan bersama sejumlah Lembaga di bawah naungan PBB seperti FAO, UNDP, UNEP, serta program UN-REDD.

Fokus Utama Program itu adalah Penanganan Perubahan iklim melalui Restorasi Lingkungan dan Pemberdayaan Masyarakat Lokal demi menciptakan Mata Pencaharian yang berkelanjutan.

Sebagai tindak lanjut dari Kerjasama internasional tersebut, pada saat itu Abdul Wahid Menerbitkan Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts.765/VIII/2025 tentang Forum Koordinasi dan Komunikasi Pengelolaan Cagar Biosfer Giam Siak Kecil – Bukit Batu.

Namun, Perjalanan Program tersebut kemudian menjadi sorotan publik setelah Abdul Wahid terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada November 2025 lalu.

Publik mulai mempertanyakan kelanjutan Program internasional tersebut, mengingat Proyek itu disebut berpotensi menghadirkan tambahan pemasukan hingga Ratusan Miliar Rupiah bagi Negara maupun Daerah.

Tiga bulan pasca OTT, Posisi Kepemimpinan di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau kemudian beralih kepada Ir. H. SF Hariyanto, M.T.

Selanjutnya pada tanggal 12 Januari 2026, SF Hariyanto menerbitkan Keputusan Nomor Kpts.41/I/2026 yang mengubah keputusan sebelumnya.

Dalam Keputusan Terbaru tersebut terdapat perubahan struktur organisasi forum, dengan alasan penambahan anggota serta pergantian kedudukan dalam sekretariat.

Pencairan Dana Puluhan Miliar Rupiah pada Mei 2026 itu kini memunculkan berbagai pertanyaan di tengah masyarakat.

Mulai dari siapa yang menerima Dana Puluhan Milyar tersebut, bagaimana Mekanisme Penggunaannya, hingga sejauh mana Program dijalankan di lapangan, semuanya menjadi perhatian serius publik.

Menanggapi polemik tersebut, Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Tingkat I, Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Riau, Larshen Yunus, menegaskan bahwa seluruh tanggung jawab utama terhadap program internasional tersebut berada di tangan mantan Gubernur Riau Abdul Wahid.

Menurut Larshen Yunus, Abdul Wahid merupakan kepala daerah yang paling bertanggung jawab, karena mengetahui persis Proses awal Kerjasama internasional itu, termasuk berbagai pembicaraan dan kesepakatan yang dilakukan dengan pihak Luar Negeri.

“Permasalahan tersebut seutuhnya dilakukan oleh mantan Gubernur Riau Abdul Wahid.

Sebagai Kepala Daerah saat itu, beliau wajib mempertanggungjawabkan seluruh kebijakan, termasuk soal Penerimaan Bantuan Uang Segar Miliaran Rupiah dari Pemerintah Inggris maupun Lembaga internasional,” tegas Larshen Yunus kepada awak media, Jumat (15/5/2026).

Ketua KNPI Provinsi Riau itu juga menilai sangat tidak tepat apabila ada pihak tertentu yang mencoba menggiring opini publik kepada SF Hariyanto selaku Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau saat ini.

Menurutnya, pada periode tersebut posisi SF Hariyanto hanyalah sebagai Wakil Gubernur Riau dan sama sekali tidak dilibatkan dalam berbagai agenda strategis maupun kegiatan internal yang dijalankan Abdul Wahid selaku Gubernur Definitif saat itu.

“Pak SF Hariyanto pada saat itu tidak pernah dilibatkan dalam berbagai kegiatan internal gubernur. Jadi jangan sampai ada upaya menggiring opini seolah-olah beliau mengetahui keberadaan Uang Puluhan Miliar Rupiah tersebut.

Faktanya, hingga hari ini beliau tidak tahu-menahu,”lanjut Larshen Yunus, Ketua KNPI Provinsi Riau itu juga meminta seluruh pihak agar tidak membangun Narasi Liar maupun Spekulasi Politik yang berpotensi menyesatkan masyarakat.

Ketua KNPI Riau sekaligus Ketua Umum Relawan Prabowo Gibran itu menegaskan lagi, bahwa Penegakan Hukum harus berjalan objektif, profesional, dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang sebenarnya, termasuk menelusuri siapa pihak yang paling bertanggung jawab terhadap Pengelolaan Dana internasional tersebut.

Larshen Yunus juga meminta agar Pengelolaan Program CARE for Green Riau dilakukan secara terbuka dan transparan kepada publik, mengingat Dana yang masuk bukanlah Dana kecil dan melibatkan Lembaga internasional di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

“Jangan sampai Program internasional itu hanya menjadi kegiatan seremonial dan diskusi semata, sementara Dana terus dicairkan. Publik berhak mengetahui siapa Pengelolanya, bagaimana Realisasi Programnya, dan sejauh mana manfaatnya bagi Masyarakat Riau,” tutup Larshen Yunus.

Aktivis Anti Korupsi Larshen Yunus berharap, agar Aparat Penegak Hukum, termasuk KPK dan institusi terkait lainnya dapat segera mengusut tuntas seluruh persoalan tersebut secara transparan demi menjaga marwah Pemerintah Provinsi Riau serta menghindari kegaduhan politik yang berkepanjangan di tengah-tengah Aktivitas Masyarakat Riau(Rls/Red).

Sumber : Ketua DPD KNPI Provinsi Riau.

Disdik Riau Imbau SMA/SMK Percepat Sosialisasi Beasiswa SDM Sawit 2026

Admin — Fri, 08 May 2026 05:43:48 +0000

Rapinews.com,PEKANBARU – Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau, Erisman Yahya, mengeluarkan imbauan melalui surat resmi Nomor 4/DISDIK/2026 kepada seluruh kepala SMA dan SMK di Provinsi Riau agar mempercepat sosialisasi Program Beasiswa SDM Sawit Tahun 2026.

Imbauan tersebut merupakan tindak lanjut dari surat Dinas Perkebunan Provinsi Riau terkait percepatan persiapan pelaksanaan program Beasiswa SDM Sawit 2026. Program ini memberikan kesempatan bagi lulusan SMA/SMK untuk melanjutkan pendidikan tinggi dengan pembiayaan penuh.

“Program ini bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di sektor perkebunan sawit. Kami berharap sekolah aktif melakukan sosialisasi dan pendampingan agar semakin banyak siswa Riau yang dapat memanfaatkan kesempatan ini,” ujar Erisman.

Ia menjelaskan, Riau selama ini menjadi salah satu daerah dengan jumlah penerima manfaat terbesar dalam program tersebut. Sebagai provinsi penghasil kelapa sawit terbesar di Indonesia, Riau dinilai memiliki potensi besar dalam pengembangan SDM sektor perkebunan.

Erisman meminta seluruh sekolah segera menyampaikan informasi beasiswa kepada siswa kelas XII dan para alumni, mendorong siswa yang memenuhi persyaratan untuk segera mendaftar, serta memberikan pendampingan dalam melengkapi dokumen administrasi.

“Sekolah diharapkan ikut membantu proses administrasi agar siswa tidak mengalami kendala saat mengikuti seleksi,” tambahnya.

Lebih lanjut, Erisman menjelaskan, Disdik Riau berharap seluruh kepala sekolah segera mengambil langkah nyata agar jumlah penerima Beasiswa SDM Sawit dari Provinsi Riau terus meningkat pada tahun 2026.

Program ini dinilai menjadi peluang besar bagi siswa di daerah sentra perkebunan untuk memperoleh pendidikan tinggi tanpa terbebani biaya kuliah, sekaligus mendukung peningkatan kualitas SDM perkebunan sawit nasional.

Pendaftaran program beasiswa dilakukan secara daring melalui laman resmi Beasiswa SDM SawitSementara informasi tambahan dapat diakses melalui situs resmi, Kementerian Pertanian RI.

Calon peserta diwajibkan melengkapi sejumlah dokumen seperti KTP, kartu keluarga, akta kelahiran, ijazah atau surat keterangan lulus, surat keterangan sehat, serta berbagai surat pernyataan sesuai ketentuan.

Berdasarkan Keputusan Direktorat Jenderal Perkebunan Nomor 43 Tahun 2026, sasaran penerima beasiswa meliputi pekebun, keluarga pekebun, karyawan perkebunan sawit beserta keluarganya, pengurus kelembagaan pekebun, ASN bidang kelapa sawit, hingga penyuluh di wilayah perkebunan.

Selain itu, setiap jalur pendaftaran memiliki persyaratan tambahan yang berbeda, seperti dokumen legalitas lahan bagi pekebun maupun surat keterangan bekerja bagi karyawan perusahaan perkebunan.

Peserta juga diwajibkan membuat surat pernyataan tidak sedang menempuh pendidikan tinggi dan surat kesediaan berkontribusi di sektor kelapa sawit setelah menyelesaikan pendidikan.***

Cahaya Ramadan Di Ladang Minyak, Ikhtiar PHR Mengetuk Pintu Langit Lewat Kepedulian Sosial

Admin — Tue, 17 Mar 2026 15:00:27 +0000

Rapinews.com,DURI,Bengkalis,Riau–Di sela deru mesin dan pompa angguk yang tak henti bekerja di perut bumi Lancang Kuning, terselip senyum hangat para ibu dan tawa renyah anak-anak yatim. Bagi PT Pertamina Hulu Rokan (PHR), menjaga ketahanan energi nasional bukan sekadar urusan teknis saja, melainkan juga tentang merawat hubungan baik dengan Sang Pencipta dan hubungan sosial dengan masyarakat sekitar wilayah operasi.

Di momen bulan suci Ramadan 1447 H/2026 M, PHR menebar jaring-jaring kebaikan di area Operations Sumatra Light North (SLN). Melintasi batas kabupaten dari Rokan Hilir hingga Bengkalis, rangkaian program sosial digelar secara maraton sebagai bentuk rasa syukur dan kepedulian nyata perusahaan.

Kegiatan yang dimulai sejak pertengahan Februari hingga Maret 2026 ini bukan sekadar rutinitas tahunan. Bagi PHR, ini adalah momen “mengetuk pintu langit” demi kelancaran operasional yang penuh tantangan.

Senior Manager Production SL North, Tomi Ihwanto, menegaskan bahwa keberadaan perusahaan harus memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan warga.

“Kegiatan ini adalah bentuk kehadiran kami di tengah masyarakat. PHR memohon doa dan dukungan agar operasional perusahaan berjalan lancar dan selamat, sehingga manfaatnya dapat kembali dirasakan oleh masyarakat luas,” ungkapnya.

Ia berharap, kegiatan sosial yang dilaksanakan tim operasi dapat bermanfaat dan membantu masyarakat di bulan suci Ramadan ini. Rangkaian kegiatan tersebut, mulai dari santunan anak yatim/dhuafa, buka puasa bersama, hingga program pasar murah yang menyentuh masyarakat.

Langkah kaki tim PHR menyisir berbagai pelosok lapangan operasi. Di Balam North, kehangatan terasa saat 60 warga Kepenghuluan Bangko Jaya dan Bangko Bakti menerima santunan pada pertengahan 12 Februari 2026. Tak jauh dari sana, di wilayah Bekasap North, antusiasme warga membuncah saat 300 paket pasar murah disalurkan untuk membantu kebutuhan pokok warga di Kepenghuluan Rantau Kopar, Sungai Rangau, Sekapas, hingga Bagan Cempedak pada 12 Februari 2026.

Semangat berbagi terus bergulir ke wilayah Bekasap South yakni sebanyak 35 anak mendapatkan santunan PHR pada 13 Februari 2026. Kemudian di Bekasap Central, 100 anak yatim dan dhuafa di Kelurahan Pematang Pudu, Buluh Manis hingga Desa Petani tersenyum simpul menerima santunan yang diserahkan langsung oleh tim lapangan pada 3 Maret 2026.

Momen yang tak kalah menyentuh terjadi di Balam South, Kelurahan Rantau Bais. Di bawah temaram lampu saat buka puasa bersama, 89 anak yatim dan dhuafa mendapatkan santunan PHR. Mereka duduk berdampingan dengan para pekerja PHR dan pemerintah setempat, melarutkan batas antara korporasi dan warga dalam doa yang sama pada 4 Maret 2026.

Puncak kemeriahan pasar murah juga terlihat di wilayah Field Operations Bangko pada 9 Maret 2026. Sebanyak 500 paket sembako disiapkan khusus bagi masyarakat di Kubu Babussalam dan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir, serta santunan 30 anak yatim. Kehadiran pasar murah ini menjadi oase di tengah fluktuasi harga kebutuhan pokok menjelang hari besar. Pada acara tersebut 2 Camat turut hadir membersamai jalannya program sosial tersebut. “Terima kasih kepada PHR dan semoga dapat berkelanjutan serta membawa manfaat luas bagi masyarakat,” kata Camat Kubu Babussalam, Ahmad Marzan, S.STP.

Kemudian, pada Jumat, 13 Maret 2026, perwira PHR di Field Operations Bangko juga melaksanakan program santunan bagi masyarakat di wilayah Genting Field. Bertempat di Kepenghuluan Melayu Besar Kota, Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan, sebanyak 120 paket santunan disalurkan kepada warga yang membutuhkan sebagai wujud nyata dukungan perusahaan terhadap kesejahteraan sosial di sekitar area produksi.

Keesokan harinya, Sabtu, 14 Maret 2026, semangat berbagi dilanjutkan oleh tim Field Operations Bangko & Balam. Mengusung tema keberkahan Ramadan 1447 H, perusahaan menyalurkan santunan bagi 550 anak yatim dan kaum dhuafa. Kegiatan ini dilaksanakan secara tersebar di 10 Masjid yang mencakup wilayah-wilayah strategis, antara lai Kecamatan Bangko Pusako (Pematang Ibul, Bangko Permata, Bangko Bakti, dan Bangko Jaya), Kecamatan Tanah Putih (Banjar XII, Menggala Sakti, dan Sintong) dan Kecamatan Rimba Melintang (Pematang Botam).

Bahkan di sela-sela kesibukan teknis, tim Maintenance SLN juga tak mau ketinggalan. Di sela rapat bulanan di Duri, mereka menyalurkan 15 paket santunan sebagai bentuk kepedulian dan tanggung jawab sosial.

Langkah PHR ini mendapat apresiasi tinggi dari pemerintah setempat. Kehadiran perusahaan dianggap bukan sekadar entitas bisnis, melainkan tetangga yang responsif terhadap kondisi sosial ekonomi warga. Totalnya sebanyak 2311 paket bantuan berupa santunan, sembako hingga pasar murah menjangkau masyarakat di wilayah operasi.

Camat Bangko Pusako Riwansyah Azhari S.STP M.Si juga mengapresiasi inisiatif nyata PHR bagi warga di sekitar wilayah operasi. Ia menegaskan, pemerintah kecamatan untuk terus mendukung program perusahaan yang berdampak positif bagi masyarakat. “Semoga PHR dapat terus menebar energi positif untuk masyarakat,” katanya. Senada dengan itu, mewaliki Camat, Kasi Trantib Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis, Benny Hendra S.STP juga menyampaikan hal serupa. “Kami mengapresiasi kepedulian nyata PHR di wilayah Bathin Solapan dan Mandau. Pemerintah kecamatan siap bersinergi menjaga kelancaran operasi demi mendukung target nasional 1 juta barel pada 2029, dengan tetap memastikan manfaat perusahaan dirasakan luas oleh masyarakat,” katanya.

Wakil Bupati Rokan Hilir, Jhony Charles MBA menyampaikan bahwa pemerintah Kabupaten Rohil sangat mengapresiasi dan mendukung kegiatan sosial PHR.

“Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada PT Pertamina Hulu Rokan atas kontribusi nyata yang diberikan kepada masyarakat. Program ini bukan hanya membantu menjaga daya beli masyarakat, tetapi juga memperkuat hubungan kemitraan antara perusahaan, pemerintah daerah, dan masyarakat,” ujar Jhony Charles, di Bangko Permata.

Ramadan di tahun ini menjadi bukti bahwa energi yang dihasilkan PHR tidak hanya berupa minyak mentah, tetapi juga energi positif berupa kasih sayang dan kepedulian yang mengalir hingga ke teras-teras rumah warga. Karena di balik ketahanan energi, ada doa-doa tulus dari mereka yang terbantu yang menjaga api semangat di ladang minyak tetap menyala(Rls/Red).

TENTANG PHR ZONA ROKAN

PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) merupakan salah satu anak perusahaan Pertamina yang bergerak dalam bidang usaha hulu minyak dan gas bumi di bawah Subholding Upstream, PT Pertamina Hulu Energi (PHE). PHR berdiri sejak 20 Desember 2018.

Pertamina mendapatkan amanah dari Pemerintah Indonesia untuk mengelola Wilayah Kerja Rokan sejak 9 Agustus 2021. Pertamina menugaskan PHR untuk melakukan proses alih kelola dari operator sebelumnya. Proses transisi berjalan selamat, lancar dan andal. PHR melanjutkan pengelolaan WK Rokan selama 20 tahun, mulai 9 Agustus 2021 hingga 8 Agustus 2041.

Daerah operasi WK Rokan seluas sekitar 6.200 km2 berada di 7 kabupaten/kota di Provinsi Riau. Terdapat 80 lapangan aktif dengan 11.300 sumur dan 35 stasiun pengumpul (gathering stations). WK Rokan memproduksi seperempat minyak mentah nasional atau sepertiga produksi pertamina. Selain memproduksi minyak dan gas bagi negara, PHR mengelola program tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan fokus di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi masyarakat dan lingkungan.

Bupati Kampar Dampingi Kapolri Resmikan Jembatan Merah Putih di Desa Gobah Kecamatan Tambang

Admin — Tue, 17 Mar 2026 13:12:04 +0000

Rapinews.com,Tambang– Bupati Kampar Ahmad Yuzar, S.Sos., M.T mendampingi Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dalam kegiatan Peresmian 27 Jembatan dan Ground Breaking 83 Jembatan Merah Putih Presisi yang tersebar di seluruh Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau. Kegiatan tersebut dipusatkan di Desa Gobah, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Selasa (17/03/2026).

Peresmian dan penandatanganan prasasti pembangunan Jembatan Merah Putih Presisi ini merupakan bagian dari komitmen Polri bersama pemerintah daerah dalam mendukung percepatan pembangunan infrastruktur, khususnya sarana penghubung antar wilayah yang sangat dibutuhkan masyarakat.

Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan dalam sambutannya menyampaikan bahwa pembangunan Jembatan Merah Putih Presisi di wilayah Provinsi Riau merupakan bentuk sinergi Polri dengan pemerintah daerah dalam membantu masyarakat, terutama dalam membuka akses transportasi di daerah yang selama ini sulit dijangkau.

Ia menegaskan bahwa program ini tidak hanya sebagai simbol pembangunan, tetapi juga sebagai wujud nyata kehadiran Polri di tengah masyarakat dalam mendukung kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Plt. Gubernur Riau Ir. H. S.F. Hariyanto, M.T dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada Kapolri beserta jajaran atas perhatian dan dukungan terhadap pembangunan infrastruktur di Provinsi Riau melalui program Jembatan Merah Putih Presisi. Menurutnya, pembangunan jembatan ini sangat strategis dalam meningkatkan konektivitas antar wilayah serta mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Ia juga berharap sinergi antara pemerintah daerah, Polri, dan seluruh pihak terkait dapat terus terjalin dalam mendukung pembangunan yang merata di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Riau.

Sementara itu, Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si menyampaikan bahwa pembangunan Jembatan Merah Putih Presisi ini merupakan bentuk nyata kepedulian Polri dalam mendukung pembangunan daerah serta memperlancar mobilitas masyarakat dan perekonomian.

Kapolri juga menjelaskan bahwa peresmian 27 jembatan dan ground breaking 83 jembatan yang dilakukan secara serentak di 2 Kabupaten lainya yaitu Kuansing dan Meranti Kabupaten/Kota di Provinsi Riau diharapkan mampu memperkuat konektivitas wilayah, mempercepat distribusi barang dan jasa, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Bupati Kampar Ahmad Yuzar dalam kesempatan tersebut menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Kapolri beserta jajaran atas perhatian yang diberikan kepada Provinsi Riau, khususnya Kabupaten Kampar, melalui pembangunan jembatan yang sangat bermanfaat bagi masyarakat.

“Kami atas nama Pemerintah Kabupaten Kampar mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kapolri atas program Jembatan Merah Putih Presisi ini. Tentunya pembangunan ini sangat membantu masyarakat dalam meningkatkan akses transportasi, memperlancar distribusi hasil pertanian, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” ujar Ahmad Yuzar.

Bupati Kampar juga berharap pembangunan jembatan yang dilakukan secara serentak di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Riau dapat memperkuat konektivitas antar daerah serta mempercepat pemerataan pembangunan.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Ketua Komisi IV DPR RI Titiek Soeharto (Siti Hediati Hariyadi), Mentri Kehutanan Raja Juli Antoni, M.A., Ph.D, Forkopimda Provinsi Riau, Pj Sekda Kampar Ardi Mardiansyah S.STP M.Si. Kapolres Kampar AKBP Boby Putra Ramadhan S, S.I.K, Forkopimda Kabupaten Kampar, para Bupati/Walikota se-Provinsi Riau, tokoh masyarakat, serta undangan lainnya.(Diskominfo Kampar/Red).

Yuk Laporkan! Satpol PP Riau Siap Razia ASN Pemprov yang Keluyuran Selama Jam Kerja Ramadhan

Admin — Thu, 19 Feb 2026 10:09:30 +0000

Kepala Satpol PP Riau, drg. Sri Sadono Mulyanto, menegaskan bahwa pihaknya memegang peranan vital sebagai penegak aturan administratif dan pelindung kepentingan umum. Langkah ini merupakan tindak lanjut langsung dari kebijakan pimpinan daerah agar produktivitas pegawai tidak menurun meski sedang menjalankan ibadah puasa.

“Kami berada pada lini penegakan Perda, Perkada, dan Keputusan Gubernur. Apapun yang sifatnya instruksi melalui Surat Edaran Gubernur, akan kami kawal sepenuhnya di lapangan,” tegas Sri Sadono, Kamis (19/2/2026).

Dalam teknis pelaksanaannya, personel Satpol PP akan dikerahkan untuk memantau titik-titik keramaian yang rawan menjadi tempat persinggahan ASN saat jam kerja berlangsung. Fokus pengawasan meliputi pusat perbelanjaan, supermarket, pasar ramadan, hingga kedai kopi.

Jika ditemukan pegawai yang berkeliaran tanpa surat tugas yang jelas, petugas akan melakukan pendataan dan melaporkannya kepada instansi terkait untuk dijatuhi sanksi administratif. Langkah preventif ini diharapkan dapat menjaga citra ASN di mata masyarakat agar tetap profesional dalam menjalankan fungsi pelayanan publik.

“Karena Pak Gubernur sudah menyampaikan surat edaran resmi terkait aturan ASN Pemprov, maka Satpol yang akan mengawal di garda terdepan. Kami tidak segan melakukan penertiban di pusat perbelanjaan atau tempat umum lainnya jika ditemukan pelanggaran jam kerja,” tambah Sri Sadono.

Sebagai informasi, penyesuaian jam kerja ini didasarkan pada Surat Edaran Plt Gubernur Riau Nomor 800.1.6.2/2/SETDA/2026. Kebijakan ini merupakan bentuk dispensasi sekaligus perhatian pemerintah agar para abdi negara dapat menyeimbangkan waktu antara pekerjaan dan ibadah tanpa mengabaikan kualitas layanan kepada masyarakat Riau. Data menunjukkan, pengaturan waktu ini berlaku serentak bagi seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemprov Riau.

Berdasarkan surat edaran tersebut, ASN yang menerapkan sistem lima hari kerja diatur mulai pukul 08.00 hingga 15.00 WIB pada hari Senin sampai Kamis, dengan durasi waktu istirahat selama 30 menit. Pengaturan khusus diberlakukan pada hari Jumat, di mana jam kerja berlangsung sedikit lebih lama hingga pukul 15.30 WIB, namun dengan kompensasi waktu istirahat yang lebih panjang, yakni selama satu jam untuk memfasilitasi pelaksanaan ibadah salat Jumat.

Sementara itu, bagi unit kerja atau perangkat daerah yang menerapkan sistem enam hari kerja, aturan masuk tetap dimulai pukul 08.00 hingga 15.00 WIB dari Senin hingga Kamis serta hari Sabtu. Namun, pada hari Jumat, waktu kerja bagi kelompok ini berakhir lebih cepat dibandingkan sistem lima hari kerja, yakni hanya sampai pukul 14.30 WIB. Perbedaan jadwal ini disesuaikan dengan beban kerja dan kebutuhan operasional masing-masing instansi.

Pemerintah Provinsi Riau berharap dengan adanya pengawasan dari Satpol PP dan kejelasan aturan melalui Surat Edaran ini, seluruh ASN dapat memaknai Ramadan sebagai momentum untuk meningkatkan integritas. Pengetatan ini bukan bertujuan untuk membatasi ruang gerak, melainkan untuk memastikan bahwa hak masyarakat atas pelayanan publik tetap terpenuhi secara maksimal meskipun di tengah suasana bulan puasa.