Pasalnya, sejauh ini belum ada tindakan pihak Kepolisian Polda Riau untuk mengunjuk diri dalam memberantas mafia tanah di Riau, khususnya di Menggala Sakti, Tanah Putih Sedinginan, Rokan Hilir (Rohil).

Hal ini dikatakan tokoh muda Menggala Sakti, Muzakir SE, yang juga merupakan putra dari korban mafia tanah di Menggala Sakti, Kecamatan Tanah Putih Sedinginan, Rokan Hilir.

“Apa yang disampaikan oleh bapak Kapolda dan Wakapolda Riau terkait memberantas mafia tanah di Riau, khususnya di Menggala Sakti, Rohil belum juga terealisasikan.

Salah satunya kasus yang menimpa orangtua saya, H Sopian HAS yang tandatangannya dipalsukan oleh terduga mafia tanah untuk merampas tanah milik masyarakat,” kata Muzakir SE kepada awak media, Jumat (19/06/2026).

Muzakir menilai Statement yang dikeluar pimpinan Kepolisian Riau tersebut untuk menghibur masyarakat saja. Karena sejauh ini belum ada tindakan apa-apa dari Kapolda maupun Wakapoda terkait masalah pemalsuan tandatangan orangtuanya yang diduga dilakukan mafia tanah untuk merampas tanah milik masyarakat.

“Terus terang saja saya menilai statement yang disampaikan oleh bapak Kapolda dan bapak Wakapolda beberapa waktu lalu di media online terkait kasus yang menimpa orangtua saya hanya untuk membersihkan kinerja anggotanya saja. Soalnya sudah hampir 2 tahun lebih kasus pemalsuan tandatangan orangtua di Polres Rohil tak berjalan sesuai harapan,” terang Muzakir lagi.

Tokoh muda lulusan Fakultas Ekonomi UNRI ini juga menceritakan, kasus pemalsuan tandatangan orangtuanya, H Sopian HAS ini sudah berlangsung hampir dua tahun lamanya di Polres Rohil. Kasus tersebut dilaporkan korban ke Mapolda Riau pada tanggal 18 September 2024.

Karena dilakukan SP3 oleh penyidik Polres Rohil yang menangani perkara tersebut, maka korban melalui Penasehat Hukum-nya mengajukan gelar perkara khusus yang dilaksanakan pada tanggal 12 Februari 2026 lalu di Polda Riau. Namun anehnya, sampai saat ini hasil dari gelar perkara khusus tersebut tidak diberitahukan oleh penyidik Unit III Satreskrim Polres Rohil kepada korban.

“Saya sebagai masyarakat yang tidak mengerti hukum saja merasa ada kejanggalan dalam proses perkara orangtua saya ini. Padahal barang buktinya lengkap, hasil uji Labfor Polda Riau jelas Non Identik alias Palsu. Kok bisa penyidik mengeluarkan SP3. Sehingga muncul dugaan kami bahwa penegak hukum di Riau, khusus Rohil ini sengaja melindungi mafia tanah. Saya meminta kepada bapak Kapolda Riau untuk menindak anggota yang bermain-main dengan hukum. Karena bisa merusak korps Kepolisian Polda Riau akibat kinerja anggota tersebut. Perlu juga saya sampaikan di sini, biar bapak Kapolda masih banyak terduga mafia tanah yang menjual tanah milik masyarakat dan kelompok di Menggala Sakti, Rohil,” tambah Muzakir SE.***

Sumber : Tokoh Pemuda Tanah Putih Muzakir SE

Dalam aksinya, massa meminta Kejati Riau tidak berhenti pada pemeriksaan level teknis semata, tetapi memburu dan menangkap aktor utama yang diduga paling bertanggung jawab dalam dugaan korupsi dana PI tersebut.

Aksi berlangsung damai dengan pengawalan aparat kepolisian. Massa membawa spanduk tuntutan dan bergantian menyampaikan orasi di depan pintu masuk kantor Kejati Riau.

Koordinator lapangan aksi, Amirullah dan Dakhyar, menegaskan bahwa masyarakat Rohil menginginkan penanganan perkara dilakukan secara terbuka dan menyentuh seluruh pihak yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan dana Participation Interest PT SPRH.

“Kami datang untuk menuntut keadilan. Dugaan korupsi dana PI PT SPRH ini harus dibuka seterang-terangnya. Jangan ada yang dilindungi,” tegas Amirullah di hadapan peserta aksi.

Dalam orasinya, Amirullah secara terbuka menyinggung peran mantan Bupati Rohil berinisial AS yang disebut memiliki posisi strategis dalam struktur pengawasan perusahaan daerah tersebut. Massa menilai adanya dugaan pembiaran akibat lemahnya evaluasi dan pengawasan terhadap penggunaan dana PI.

“Kalau pengawasan berjalan, tentu persoalan ini tidak akan menjadi sebesar sekarang. Ada evaluasi, ada monitoring, ada supervisi. Tapi faktanya dugaan penyimpangan ini justru mencuat ke publik,” ujarnya.

Menurut massa, dana Participation Interest yang seharusnya menjadi sumber peningkatan kesejahteraan daerah justru menimbulkan polemik besar karena dugaan penyalahgunaan dalam tata kelolanya.

Selain dugaan kelalaian pengawasan, massa juga menyoroti belum adanya aturan turunan berupa Peraturan Gubernur (Pergub) yang dinilai menjadi salah satu akar persoalan pengelolaan PI di tubuh PT SPRH.

“Itu yang menjadi muara persoalan. Ketika regulasi tidak jelas dan pengawasan lemah, maka ruang dugaan penyimpangan terbuka lebar,” kata Amirullah lagi.

Massa mendesak Kejati Riau segera memanggil seluruh pihak yang diduga mengetahui aliran maupun penggunaan dana tersebut. Mereka meminta proses hukum tidak tebang pilih dan dilakukan secara profesional.

Aksi yang berlangsung sekitar beberapa jam itu akhirnya ditutup dengan dialog antara perwakilan pengunjuk rasa dan pihak Kejati Riau di ruang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Pertemuan tersebut dihadiri Kasi Humas dan Penkum Kejati Riau, Zikrullah, bersama sejumlah staf lainnya.

Dalam dialog itu, perwakilan massa kembali menyampaikan tuntutan agar Kejati Riau serius menindaklanjuti dugaan korupsi dana PI PT SPRH hingga ke aktor intelektual yang dianggap paling bertanggung jawab.

Kasus dugaan korupsi dana Participation Interest PT SPRH sendiri belakangan menjadi perhatian publik di Riau. Masyarakat mendesak agar penegakan hukum dilakukan transparan demi memastikan dana strategis daerah tidak disalahgunakan oleh pihak tertentu(Rls/Red).